Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
   f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
   g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
   Dinas Perhubungan terdiri atas:
   a. Sekretariat;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   e. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
   f. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
   g. Bidang Angkutan Perairan;
   h. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
   i. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
   j. Bidang Kepelabuhanan;
   k. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
   l. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
   m. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   n. Kelompok Jabatan Fungsional. 

[Download] PERGUB TUSI PERANGKAT DAERAH EDIT BIRO HUKUM FIX 06072023 FINAL TTD.pdf (2.2 MB)